Halo Warga Pendidikan Kalimantan Barat!
Dalam upaya memperkuat dukungan kebijakan pendidikan di daerah, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Kalimantan Barat menyelenggarakan kegiatan Advokasi kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Pemberian Dukungan Kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun pada 6–8 Maret 2026 di Pontianak.
Kegiatan ini dibuka oleh Y. Anthonius Rawing, selaku Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Dalam sambutannya disampaikan pentingnya sinergi antarperangkat daerah untuk memastikan kebijakan pendidikan dapat berjalan efektif dan menjangkau seluruh anak di Kalimantan Barat.
Kegiatan advokasi ini menghadirkan peserta dari berbagai instansi, mulai dari dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota, Bappeda/Bapperida, Dinas PMD, Dukcapil, BPS, hingga BPMP Kalimantan Barat. Melalui pemaparan materi kebijakan, diskusi, serta sesi tanya jawab, para peserta bersama-sama mengidentifikasi tantangan sekaligus merumuskan langkah strategis dalam mendukung implementasi Wajib Belajar 13 Tahun, khususnya dalam upaya pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS).
Melalui forum ini diharapkan lahir komitmen daerah, penguatan regulasi, serta rencana aksi daerah yang mendukung implementasi Wajib Belajar 13 Tahun secara berkelanjutan di Kalimantan Barat.
Kolaborasi dan komitmen bersama menjadi kunci untuk memastikan setiap anak memperoleh haknya atas pendidikan yang bermutu dan berkeadilan.
#bpmpkalbar
#kemendikdasmenramah
#pendidikanbermutuuntuksemua
#Wajar13Tahun
#PendidikanKalbar